Indonesia Largest Business Directory and B2B Marketplace | Indonetwork
The Procurement Defense Program is a government spending program to support SMEs. Indonetwork was chosen as one of the procurement defense marketplaces where all procurement defense transactions will be carried out in the Indonetwork.co.id marketplace.

TLKPP in collaboration with a number of Marketplaces presents a Procurement Defense (Direct Shopping) program that offers convenience in government spending and encourages the growth of Micro and Small Businesses. Through the Procurement Defense Program, it is hoped that it will be able to provide a stimulus to the economy amid the COVID-19 pandemic. Currently Indonetwork.co.id is one of the marketplace partners that provides various government needs, including Food, Beverages, Office Stationery, Souvenirs, Furniture and Medical Equipment.

Indonetwork Cooperation with Procurement Defense

Through collaboration with LKPP (Institute for Procurement Policy and Government Services). The Bela (Direct Shopping) Procurement Program is a short route for a maximum spending value of IDR 50 million per transaction. Indonetwork also invites all MSME players in Indonesia to join the platform to market their products and services in Indonetwork.co.id

Indonetwork Cooperation with Procurement Defense

Through collaboration with LKPP (Institute for Procurement Policy and Government Services). The Bela (Direct Shopping) Procurement Program is a short route for a maximum spending value of IDR 50 million per transaction. Indonetwork also invites all MSME players in Indonesia to join the platform to market their products and services in Indonetwork.co.id

Bagaimana Cara menjadi supplier belapengadaan?

  • Registered to be a verified Supplier
  • Upload your product to be ready stock
  • For More, Click Guide
Unduh Panduan

Transaction Overview

Gambaran Transaksi Toko Daring Berdasarkan Data Tanggal 5 Juli 2022

421.1B

Total Transaksi (Rp)

156181

Volume Transaksi

14499

Pengguna Terverifikasi

48999

Produk Tayang

291464

UMK Tergabung

Sebaran Transaksi

Gambaran transaksi Toko Daring berdasarkan provinsi, Instansi dan PPMSE

Procuremen Transaction

Berdasarkan Data Tanggal 5 Juli 2022

Pertanyaan Seputar Marketplace Indonetwork

Indonetwork bukan hanya sebagai direktori bisnis online, tetapi pengunjung website, baik masyarakat umum ataupun PP / PPK dari pemerintahan pusat / provinsi / kabupaten / kota, kementerian / lembaga / badan, bisa langsung bertransaksi / melakukan pembelian secara online dengan setiap seller.

Untuk pembeli umum bisa menggunakan metode transfer dan kartu kredit, sedangkan pembeli PP / PPK bisa menggunakan transfer ( UP ), KKP ( kartu kredit pemerintah ), LS ( lump sum ), Debit Note ( tempo 14 hari hingga 60 hari ). Pembayaran yang menggunakan kartu kredit akan dikenakan biaya layanan sebesar 3 % dan akan langsung dimasukkan kedalam harga barang.

Sesuai ketentuan pemerintah, setiap transaksi akan dikenakan PPn dan PPh secara otomatis.

Dokumen umum seperti DO ( delivery order ), PO ( purchase order ), kwintansi, invoice, BAST ( berita acara serah terima ) bisa didownload dari platform Indonetwork, sedangkan dokumen lain yang dibutuhkan jika memang ada, akan diberikan secara manual.

Untuk faktur pajak akan diterbitkan oleh seller PKP dengan cara akan diupload di sistem Indonetwork dengan ketentuan penyetoran jika transaksi buyer sebagai WAPU, PPN dipotong dan disetorkan oleh buyer, dan jika buyer non WAPU PPN akan dipungut dan disetorkan oleh seller PKP, dan atas transaksi tersebut, pihak seller akan mengirimkan bukti potong / setor pajaknya dalam waktu maksimal 3 hari kerja.

Platform Indonetwork sudah menyediakan fitur gratis ongkir untuk transaksi yang dilakukan. Terdapat pilihan jasa pengiriman kurir pribadi dan kurir reguler, jika seller menggunakan kurir pribadi, maka seller akan bertanggung jawab penuh atas resiko yang terjadi, tetapi jika transaksi menggunakan kurir reguler, maka buyer akan menerima resiko yang terjadi saat pengiriman barang

Saat ini fitur PDN dan TKDN sedang dalam pengembangan, dan tidak lama lagi akan tersedia di platform Indonetwork. Saat ini Indonetwork sedang gencar melakukan sosialisasi tentang Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 46 tentang PDN dan TKDN kepada jutaan seller Indonetwork, agar para pelaku bisnis dan UMKM segera mencantumkan besaran PDN dan TKDN atas setiap produk yang diiklankan.

Indonetwork telah memberikan manfaat untuk setiap seller berupa penmbuatan website / toko online gratis, sehingga seller bisa bertransaksi dengan buyer umum ataupun buyer pemerintahan. Oleh karenanya Indonetwork mengenakan platform fee sebesar 2,5 % atas setiap transaksi.

Indonetwork terus melakukan penyempurnaan sistim transaksi agar bisa mengikuti seluruh ketentuan PMK No. 58 tersebut, tetapi memang belum secara keseluruhan bisa langsung diimplementasikan. Beberapa bagian masih dilakukan secara manual.

Indonetwork menggunakan payment gateway Midtrans dan menerapkan rekening bersama Indonetworkpay untuk mengakomodir setiap transaksi dari berbagai lembaga perbankan, termasuk berbagai bank daerah. Dengan menerepkan rekening bersama, seller bisa mengetahui setiap transaksi dan bisa melakukan withdrawl langsung dari akun seller yang ada di Indonetwork.

Saat ini hanya PP yang bisa melakukan transaksi di Bela Pengadaan Indonetwork, kedepan kita akan mengakomodir agar setiap PPK / KPA juga bisa langsung bertransaksi di Indonetwork.

Indonetwork sebagai platform berkewajiban melindungi kepentingan kedua belah pihak, baik buyer ataupun seller. Buyer berhak mendapatkan barang / jasa dalam keadaan baik sesuai PO, dan seller berhak mendapatkan pembayaran sesuai harga yang telah disepakati dan waktu yang ditentukan di awal transaksi.